ARIFIN TASRIF, PENGAMAT PERKARANTINAAN : SAATNYA INDONESIA WUJUDKAN KARANTINA MODERN

banner 160x600
banner 468x60
Arifin Tasrif

Dr, Ir. Arifin Tasrif,MSc, MM, pengamat dan pemerhati isu-isu pembangunan perkarantinaan pertanian yang tergabung di dalam “Indonesia Quarantine Watch”, yang juga merupakan ketua IKA Pertanian UNHAS Jabodetabek saat bincang-bincang di Bogor, Senin (14/9/2020),jelang persiapan pelaksanaan konferensi internasional tentang perlindungan tanaman.

JAKARTANEWSon- Pemerintah melalui Kementan RI dan Parlemen khususnya Komisi IV DPR RI menyetujui peningkatkan alokasi pagu anggaran 2021 untuk pengembangan sistem Perkarantinaan Pertanian dalam rangka meningkatkan pengawasan di Border dan Pre-Border untuk perlindungan Sumber Daya Hayati Nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Sebenarnya apabila dicermati substansi perkarartinaan di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 masih diperlukan sekitar 4 s/d 5 Trilliun untuk menyiapkan dan mengganti berbagai sarana pra-sarana pengawasan dan laboratorium Karantina, dedicated Quarantine Inspection Facility (QIF), Instalasi Karantina, penguatan sistem IT dan penguatan Sumber Daya Manusia yang tersebar di semua tempat pemasukan dan pengeluaran. Meskipun demikian tentunya kita menyambut baik dengan dukungan kuat Parlemen untuk terus meningkatkan penganggaran secara bertahap pada masa-masa mendatang guna mewujudkan Karantina Modern di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Dr, Ir. Arifin Tasrif, MSc, MM,, pengamat dan pemerhati isu-isu pembangunan perkarantinaan pertanian yang tergabung di dalam “Indonesia Quarantine Watch”, yang juga merupakan ketua IKA Pertanian UNHAS Jabodetabek saat bincang-bincang di Bogor, Senin (14/9/2020), jelang persiapan pelaksanaan konferensi internasional tentang perlindungan tanaman.

Menurut Arifin Tasrif yang juga mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian Kementan, Masyarakat luas yang menaruh harapan besar kepada Lembaga Perkarantinaan bersama Lembaga terkait lainnya untuk menjaga kelestarian keenekaragaman hayati nusantara dari ancaman Invasive Alien Species (IAS) dan meningkatkan pengawasan terhadap pencurian Sumber Daya Genetik (SDG) serta   kegiatan penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi (TSL) agar mendapat perhatian utama di seluruh tempat pengeluaran nasional melalui penguatan pengawasan di Border.

"Taman Nasional Baluran dan Ujung Kulon menjadi pembelajaran berharga terjadinya invasi IAS di kedua taman Nasional tersebut. Jenis Asing Invasive (JAI) telah menyerang dan mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil survey pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa 24 dari 51 Taman Nasional (TN) di Indonesia telah mendapat ancaman IAS.  Kurang lebih 200 IAS telah menyerang TN Teluk Cendrawasih, TN. Gunung Leuser, dan TN. Ujung Kulon.  Sebagai pembanding saja di Amerika Serikat dalam konservasi taman nasional telah menganggarkan USD 120 Milliar per tahun untuk Pengelolaan dan Pencegahan IAS di seluruh wilayah Amerika Serikat," tutur Arifin Tasfif.

Ia juga mengatakan, Selain itu Penguatan pengawasan terhadap ancaman masuk dan tersebarnya Khapra Beetle Trogoderma granarium harus ditangani dengan serius. Importasi bahan makanan merupakan media potensial sebagai sumber penularan. Deklarasi Bebas Khapra Beetle melalui forum internasional seperti Lembaga International Plant Protection Convention (IPPC) dan SPS-WTO  tentang Hama tersebut telah meningkatkan kepercayaan negara mitra dagang produk pertanian, sehingga biaya perlakuan karanitina (Quarantine Treatment) dapat diminimalisir.

Lebih lanjut ia mengatakan, sangat mendukung apabila dapat dibangun sistem pengawasan yang Terintegrasi dan Modern dalam rangka presisi dan efisiensi tindakan perkarantinaan melalui pemanfaatan teknologi Gamma Ray dan (Bio)-Sensor terhadap OPTK dan HPHK eksotik di tempat pemasukan dan pengeluaran stretegis. Arifin Tasrif berharap, dengan keberadaan fasilitas tersebut dapat mengurangi tingkat resiko masuknya OPTK dan HPHK serta efisiensi pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Arifin Tasrif berharap Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dapat segera dirampungkan serta penyesuaian norma dan regulasi implementasi operasional di lapangan agar tetap mengedenpankan asas transparasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) serta ketentuan Non-Tariff (NTM) lainya seperti Technical Barrier to Trade (TBT) dan Pre-shipment Inspection (PSI).

Diakhir obrolannya Arifin Tasrif salut dan apresiasi kepada Bapak Menteri Pertanian atas capaian kinerja ekspor produk pertanian 2020 dan dukungan yang begitu besar ditujukan kepada Lembaga Karantina Pertanian, tentu hal ini menjadi modalitas bagi segenap SDM dan Manajemen Karantina untuk berkinerja lebih besar lagi, meskipun saat ini masih dihadapkan kepada wabah Covid-19 dengan era adaptasi kebiasan baru. Arifin Tasrif berharap diperlukan berbagai terobosan dan upaya (out of the box) untuk terus meningkatkan kinerja ekspor pertanian dengan berbagai negara mitra dagang melalui prinsip saling mengungtungkan dan reciprocal. Moga semua tantangan cepat berlalu dan kita semua dapat berkontribusi bagi kemajuan NKRI di bidang kita masing-masing. Bravo Kementan RI. (Bahar)
 
   

Bagikan Artikel Ini:
banner 468x60
author
No Response

Leave a reply "ARIFIN TASRIF, PENGAMAT PERKARANTINAAN : SAATNYA INDONESIA WUJUDKAN KARANTINA MODERN"