Gapensi, Andi Rukman: Kapolri Badrodin Haiti Mampu Hentikan Kriminalisasi Kontraktor

banner 160x600
banner 468x60
Andi Rukman gapensi

Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) H.Andi Rukman Karumpa (*)

JAKARTANEWSon- Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi akhirnya melantik wakapolri menjadi Kapolri baru Jenderal Badrodin Haiti. Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini, diyakini mampu menghentikan kriminalisasi pengusaha konstruksi di berbagai daerah. Demikian disampaikan Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Andi Rukman juga mengatakan, dilihat dari rekam jejaknya, visi dan misi menjadi Kapolri,  Badrodin punya kapasitas untuk memberantas kriminalisasi pengusaha konstruksi atau kontraktor," katanya.

Menurut Andi Rukman,di Sulteng dia menyelesaikan masalah Poso, dalam visi dan misinya, beliau ingin melaksanakan revolusi mental sumber daya manusia (SDM) Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan,” kata Andi Rukman.

"Gapensi berharap, di era kepemimpinan Badrodin, aparat penegak hukum tidak mengkriminalkan kontraktor yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Gapensi sangat risau sebab anggotanya kerap dipidanakan, meski kasus konstruksi lebih cocok masuk ke hukum perdata meski dalam perjanjian kontrak di bidang konstruksi, selalu mencantumkan klausul mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pekerjaan. Bila kelebihan, maka kontraktor wajib mengembalikan dan bila kekurangan harus digenapkan,' tegas Andi Rukman

Andi Rukman juga menjelaskan, diera kepemimpinan Joko Widodo Jusuf Kalla, pemberdayaan UKM kontraktor dan pengusaha konstruksi lokal sangat mendapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan pemerintah ingin mengejar dan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sebab itu membutuhkan dukungan yang kuat dari kontraktor di berbagai daerah.

Hal itu terlihat dari kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono yang membuka kesempatan kepada kontraktor menengah mengerjakan proyek hingga Rp 50 miliar dan kontraktor besar tidak lagi mengerjakan pada paket dibawah nilai tersebut.

Tak hanya itu kata Andi Rukman, BUMN juga tidak lagi mengerjakan proyek dibawah Rp 30 miliar dan diserahkan kepada UKM konstruksi lokal. Sebagaimana diketahui total  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)DIPA 2015 yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp647,3 triliun terdiri atas 22.787 DIPA. DIPA di bawah kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp627,4 triliun. Sedangkan untuk Satuan kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekosentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp19,9 triliun," katanya.

Andi Rukman juga mengungkapkan,dengan kian besarnya kesempatan dan kapasitas yang dibuka pemerintah, pengusaha konstruksi kian rawan terhadap upaya kriminalisasi. Anggota Gapensi saat ini tersebar di berbagai daerah sebanyak sekitar 186 ribu. Rata-rata kontraktor tersebut berkualifikasi kecil dan menengah atau UKM. "Mereka ini rata-rata mengerjakan proyek-proyek kecil dan untungnya juga tipis sekali. Niat mereka cuma ingin majukan daerah. Tapi rawan dikriminalisasi oleh penegak hukum,” ungkapnya.

Tanggapan Presiden

Andi Rukman juga menegaskan, dalam beberapa kesempatan, pihaknya sudah mengkomunikasikan masalah kriminalisasi ini dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Tanggapan Presiden sangat positif, dalam beberapa waktu ke depan, beliau ingin Gapensi duduk bersama Kapolri dan Kejaksaan Agung yang difasilitasi Presiden untuk menghentikan kriminalisasi ini,”  tegas  Andi. Rukman.  (*/Bahar)

 

Bagikan Artikel Ini:
banner 468x60
author
No Response

Leave a reply "Gapensi, Andi Rukman: Kapolri Badrodin Haiti Mampu Hentikan Kriminalisasi Kontraktor"